Jokowi “Amankan” Khofifah dengan Melantik Idrus Marham

SURABAYAONLINE.CO —- Sebuah sinyal politik agak transparan hari ini ditunjukkan Presiden Jokowi untuk Pilkada Jatim. Dengan melantik Idrus Marham sebagai Mensos mengganti Khofifah, adalah sebuah indikator nyata, akan mengamankan banyak program Kemensos di Jawa Timur.

Penegasan ini disampaikan Peneliti Sosial, Yusron Aminulloh dari MEP Institute, Rabu (17/1) pagi ini. Sebagaimana diberitakan beberapa media, Presiden Jokowi melantik Idrus Marham sebagai Mensos menggantikan Khofifah.

Yusron menyebut, dalam dua minggu ini, dia dan tim sedang melakukan riset di beberapa Kabupaten di Jatim.

“Riset kami soal gerakan literasi dan minat baca di desa. Tapi ternyata dilapangan menemukan fakta sosial menarik, bahwa mereka sangat menunggu program PKH (Program Keluarga Harapan) yang selama ini diprogramkan Kemensos. Saya tanya anaknya baca buku atau tidak, jawabnya nanti beli buku kalau dana PKH cair.”

Maka, adalah wajar ketika banyak ibu-ibu di desa merasa Mensos Khofifah adalah pahlawannya, tegas Yusron.

Fakta ini memang tidak ada sangkut paut langsung dengan pilkada. Namun dengan tampilnya Idrus Marham sebagai Mensos maka, posisi Khofifah aman.

“Program ini akan dijalankan yang masyatarkat miskin anggap program Khofifah. Karena Idrus Marham adalah pendukung utama Khofifah sejak awal. ”

Apalagi dalam sosialisasi Cawagub Emil Dardak yang vidionya tersiar di Youtube, dia menyebut. Program PKH adalah keberhasilan Bu Khofifah sebagai Mensos dan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim.

“Ini menunjukkan juga klaim dan legitimasi. Sama dengan banyak bupati patahana yang klaim berhasil membangun infratuktur desa dengan dana 1 hingga 2 miliar perdesa. Padahal itu program pemerintah pusat, ” tegas Yusron.

Karena itu Yusron menilai, pemerintah harus menjelaskan bahwa program PKH adalah program pemerintah pusat. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jatim. Karena kenyataannya memang ini program se Indonesia.

Namun, harus dipahami masyarakat desa tidak akan peduli dana itu dari mana. Yang jelas siapa yang klaim dan siapa yang “membawa turun” dana itu, dialah yang dianggap berjasa.

“Politik klaim dan legitimasi menjadi trend dalam Pilkada serentak di tanah air,” tegasnya.