Khayalan Anak Negeri

SURABAYAONLINE.CO —- Bergelimangnya kekuatan raksasa oligarki bagaikan tembok besar berbeton besi yang kokoh. Ketika marak pemilihan kepala daerah serentak, banyak kegopohan dan ketidaksiapan dalam menyongsong munculnya setiap pemimpin yang digadang. Berbagai berita baik itu alsi ataupun hoax, setidaknya masih banyak yang sahih tentang gambaran nyata fenomena di negeri ini.
Kekuatan partai politik dan gabungan oligarki semakin tampak jelas. Untuk menjadi pemimpin negeri, tidak cukup dengan kecerdasan dan kemampuan bernalar serta keandalan kepribadian seseorang saja. Melainkan, harus ada “garis lurus” dengan oligarki.
Munculnya berita kesulitan mencari pemimpin berbarengan juga dengan indikasi kekuatan “garis lurus” tersebut. Jangankan seorang pribadi yang cerdas dan mumpuni, jika tidak punya “garis lurus” tersebut, mustahil bisa jadi pemimpin di negeri ini. Bahkan, meskipun sudah punya “garis lurus” dengan partai politik dan oligarki, jika kepatuhan dan loyalitasnya tidak mecolok pun juga jangan berharap jadi pemimpin negri.
Kroni-kroni dengan oligarkinya di medan apapun merupakan kekuatan-kekutan yang cenderung kurang adil dan bersih. Keadilan itu tidak seperti dalam dimensi keilmuan kepemimpinan (leadership) sekali pun itu ditopang dengan teori organisasi. Banyak yang dipelajari oleh anak bangsa ini tentang kepemimpinan dalam ilmu-ilmu itu. Namun, semuanya akan palsu dan semu jika sudah dalam terapan hidup yang nyata.
Mungkinkah negeri yang berpredikat gemah ripah loh jinawi, bisa memberikan kesempatan anak negeri yang mampu dan bersih? Praktik-praktik dengan kekuatan oligarki itu bisa jadi diasumsikan berbentuk kenyataan kondisi negeri sampai saat ini. Bayangkan saja, negeri yang sudah merdeka 73 tahun, berarti sudah seumur satu generasi lebih, jika rata-rata umur bangsa Indonesia itu 70 tahun.
Saat ini, berarti kelahiran bangsa baru alias estafet generasi baru. Artinya, seharusnya ada perubahan mencolok setelah satu generasi 73 tahun ini. Perubahan-perubahan itu termasuk tatanan sistem dan kehidupan demokrasi. Tetapi, ternyata “garis lurus” itu masih kuat dan kencang, menitiskan sampai tujuh turunan.
Ke manakah negeri ini di bawah? Jika tidak ada perubahan atmosfir demokrasi dalam negeri selama satu generasi yang tua ini, mampukah kita membangun negeri dengan keceptan searah dengan kemajuan ilmu dan teknologi? Yang pasti, sebagai negeri dengan sebutan gemah ripah loh jinawi, dengan jenis wilayah agraris, masih harus mengimpor bahan baku yang nota bene hasil negeri agraris.
Ini sebenarnya, harus membuat semua pemimpin negeri untuk berkaca. Kita sudah terlambat dalam segala dimensi kehidupan. Kita harus memilih, menjadi bangsa besar seperti sejarah dahulu kala, ataukah tetap menjadi bangsa pengekor dan membungkuk-bungkuk dengan bagngsa lain?
Negeri ini aslinya negeri agraris. Dibawa menjadi negeri industri juga kepalang tanggung. Masih banyak hasil industri manufaktur yang kita impor. Ini berarti negara industri pun kita juga tidak. Sebagai negeri agraris yang kaya alam dibanding dengan negeri tetangga pun, kita juga bukan negeri agraris. Banyak produk agraris yang masih kita impor.
Jadi, sudah jelas, dimensi kehidupan selama 73 tahun ini menjadikan kita sebagai negeri kepalang tanggung. Industri tidak, agraris juga tidak. Ini adalah fakta dan bukti yang menjadi prasasti dilihat oleh seluruh anak negeri.
Alangkah baiknya, para penguasa dan oligarki, membangun negeri sesuai dengan kondisi bangsa kita. Rangkullah semua anak negeri! Linatkanlah generasi saat ini! Bawalah anak bangsa untuk mebangun negeri agraris dengan berbagai infrastruktur yang mendukung. Kita tidak bisa fokus pada industri saja, sebelum kekuatan agraris difokuskan. Bersamaan dengan itu, maka pemikiran menjadi negeri industri bisa dijalankan.
Selanjutnya, berilah kesempatan semua anak negeri generasi baru agar negeri ini dipimpin sesuai dengan pemikiran anak muda ynag baru. Kepemimpinan dan kelangsungan hidup bangsa tidak bisa dikuasai hanya dengan ketakutan melepas “garis lurus” itu. Intinya, yang penting ada komitmen membangun dan mensejahterahkan anak bangsa di seluruh negri. Cita-cita proklamasi, menajdi negeri makmur dan sentausa dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekelompok atau segolongan.
Semua itu akan terjadi jika model kepemimpinan estafetnya bukan sekadar mengandalkan kekuatan “garis lurus” saja, melainkan memberikan kemerdekaan dalam berdemokrasi yang nyata.

 
Penulis adalah Managing Editor dan Penerbitan Jurnal dan Buku di STIE Perbanas Surabaya; Pengamat Pendidikan dan Sosial; President of International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers (IASPER); Dosen Bahasa Inggris STIE Perbanas Surabaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *