BI Larang Fintech Gunakan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi

SURABAYAONLINE.CO- Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan terkait penyelenggaraan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech). Adapun aturan tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelanggaraan teknologi Financial.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan dalam aturan tersebut, pihaknya melarang Fintech untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency atau mata uang virtual. Adapun yang dimaksud virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan selain oleh pihak perbankan atau yang biasa disebut bitcoin.

“Jadi industri startup atau Fintech tidak menggunakan bitcoin sebagai sarana transaksi,” ujarnya di komplek Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

 Menurut Sugeng, dilarangnya penggunaan pada Fintech dikarenakan , virtual currency bukanlah alat sah pembayaran yang ada di Indonesia. Karena menurutnya, alat pembayaran sah yang ada di Indonesia hanyalah Rupiah.
“Sejak awal dijelaskan, mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya Rupiah. Jadi jika ada mata uang virtual ya itu tidak sah,” jelasnya.

Jika nantinya masih ada perusahaan start up yang menggunakan bitcoin, maka BI akan secara tegas menindak perusahaan Fintech tersebut. Bahkan BI akan mengancam untuk mencabut izin dari Fintech tersebut jika layanan bitcoin tidak juga dihapus.

Sebagai informasi, dalam aturan tersebut , salah satu yang akan diatur mengenai kriteria fintech. Beberapa diantaranya yaitu inovatif, berdampak pada model layanan bisnis yang sudah ada, bermanfaat bagi masyarakat banyak, bisa dikembangkan, dan dapat digunakan secara luas.

Tak hanya diwajibkan untuk mendaftar ke BI, pelaku fintech nantinya akan menjalani uji terbatas berupa regulatory sandbox. Dalam uji terbatas sekitar enam bulan ini, beberapa hal akan dilihat, mulai dari wilayah operasi, jumlah transaksi, hingga batasan-batasan lain.

“Untuk penyelenggaran teknologi Financial (techfin) disistem pembayaran ada suatu kewajiban pendaftaran ke BI yang bergerak di sistem pembayaran wajib. Dikecualikan penyelenggara teknologi yang diatur ke kewenangan otoritas lain,” jelasnya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *