SMK: Dari Hulu atau Hilir

SURABAYAONLINE.CO – Sudah jadi bukti kuat (evidence) gagalnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di negeri akibat salah awalnya. Dulu pada 1960 sampai 1980-an, ada jenis sekolah kejuruan. Sekolah Teknik (ST) setingkat SMP dan Sekolah Teknik Menengah (STM) setingkat SMA. Kedua jenis kejuruan itu lenyap tanpa bekas di negeri ini.
Mestinya, pemerintah belajar dari pengalaman nyata itu. Kini, jumlah SMK diperkirakan mengalami masalah. Tidak terserapnya dalam dunia kerja merupakan masalah yang serius. Belum lagi, masalah tenaga pendidiknya dan sarana prasarananya. Guru-guru SMK bisa saja masih berkonsep pikiran seperti pola mengajar SMA.
Kurikulumnya bisa saja dirancang tanpa berbadasarkan analisis kebutuhan. Dari sini, kita bisa bertanya. Dari hulu atau dari hilir kah pendidian SMK itu? Berbicara tentang sekolah kejuruan, maka kita tidak boleh lepas dengan konsep dari istilah vocational education. Dalam istilah padananya, bisa dinamakan sekolah vokasi atau kejuruan.
Jenis sekolah vokasi selalu didirikan berbasis pada kebutuhan nyata (Needs). Kebutuhan itu bisa digali dengan melihat kebutuhan nyata sebuah negeri. Kebutuhan ini, jelas digali secara holistik dengan berbasis rencana pembangunan nasional. Intinya, negeri ini mau dibangun seperti apa? Dari situ, akan didapat kebutuhan nyata semua sumber dayanya. Ini termasuk sumber daya manusia (SDM).
Kembali pada kebutuhan (Needs), maka dalam ranah pendidikan, dikenal dengan analisis kebutuhan (Needs Analysis/ NA). Dari NA inilah, sebuah materi, pendekatan, strategi, metode, sampai pada teknik pengajaran bisa ditemukan jenis dan bentuknya termasuk sifat-sifatnya.
Dari NA, maka sarana prasarana media pembelajaran (Teaching Aids) bisa ditentukan dengan jelas. Bahkan, dengan hasil NA itu, keterampilan tenaga gurunya juga bisa ditentukan. Tidak hanya itu saja, bentuk bangunan gedung pun bisa disesuaikan atau dibentuk sesuai kebutuhan. Inilah hulu dari sebuah rintisan SMK.
Jika SMK dididrikan dengan proses tersebut, maka dijamin tidak akan ada lulusannya yang menganggur. Paling tidak daya serap rekruitmen lulusan SMK dengan proses pendirian seperti itu, akan lebih tinggi di dalam masyarakat. Dengan kata lain, lulusannya sangat dibutuhkan dunia industri baik manufaktur maupu jasa.
Itulah sebabnya, mengapa SMK di negeri tidak bisa menjadi sebuah pendidikan yang siap pakai. Jangankan diserap dunia industri, cara magangnya saja ketika masih dalam proses belajar pun tidak tepat. Jangan heran, siswa SMK yang sedang magang di beberapa tempat, senantiasa tidak sesuai dengan bidangnya. Pemagangannya sekadar sebagai formalitas.
Itu sebabnya, perlu ada langkah-langkah kongkret. Pertama, dengan jumlah SMK yang banyak saat ini, perlu didata secara admnistratif. Dari sini, akan ditemukan berapa jumlah SMK.
Kedua, diaudit berdasarkan daya serap lulusannya. Kemudian, diaudit juga guru-guru bidangnya dan sarana-prasarananya. Jika tidak memenuhi syarat sebagai SMK, maka lebih baik diubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) reguler saja.
Ketiga, bagi SMK yang sudah memenuhi syarat dengan daya serap lulusannya yang tinggi, mereka dibimbing dan diawasi (monitoring). Ini untuk menjaga mutu sesuai dengan standar minimum SMK. Semua sekolah jenis ini dan masuk kategori ini bisa dijadikan patok duga (benchmark) oleh sekolah lain.
Keempat, diperketat aturan pendirian SMK. Intinya, bagi siapa saja utamanya swasta, jika mendirikan SMK harus menunjukkan hasil NA terlebih dahulu. Dari hasil NA itulah, pendirian SMK bisa diberi izin untuk dibangun.
Kelima, pemerintah harus ikut bertanggungjawab penuh terhadap semua SMK. Ini karena terkait dengan kebutuhan SDM negeri secara nyata. Artinya, pembangunan negri di bidang SDM sangat erat kaitannya dengan SMK.
Penulis: adalah pengamat pendidikan dan sosial; president of International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers (IASPER); dan dosen Bahasa Inggris STIE Perbanas Surabaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *