Diduga Habiskan Rp 660 Juta, 5 Parpol Sepakat Usut Sumber Dana Kunjungan Ke Malaysia

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Gelombang keprihatinan sekaligus kecurigaan terhadap bupati dan ratusan pejabatnya, yang pergi ke Malaysia selama tiga hari, terus berlanjut.

Kali ini, lima partai politik besar di Gresik sepakat memerintahkan kadernyadi legislatif untuk mengusut soal dana yang dipakai bupati dan rombongannya ke Malaysia.

Ke lima parpol itu, yakni PAN, Golkar, PDIP, PPP, dan Partai Demokrat (PD) kompak mendesak DPRD agar mengusut dugaan tersebut.

“Kami mendesak kasus itu diusut tuntas, karena telah mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Ketua DPD PAN Gresik, Khamsun.

Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap masyarakat. Apalagi kepergiaan mereka dilakukan di saat kondisi APBD Gresik kritis.

“F-PAN bersama F-PG , F-PD , F-PDIP dan F-PPP akan bersama-sama menyikapi lawatan bupati bersama ratusan pejabat yang mendapatkan sorotan luas masyarakat,” paparnya.

Ketua DPC PDIP Hj. Siti Muafiyah mengaku telah memerintahkan Sekjen Mujid Riduan, selaku Ketua Fraksi PDIP agar menindaklanjuti dugaan tersebut.

“Kebijakan bupati ini telah membuat kegaduhan di masyarakat. Makanya, DPRD bisa saja menggunakan hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, atau bahkan hak angket sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut,” papar politikus asal Kebomas ini.

Sementara Ahmad Nurhamim, Ketua DPD Golkar Gresik mempertanyakan, sumber anggaran yang dipakai untuk acara tersebut.

Sebab berdasarkan laporan yang diterimanya, kegiatan tiga hari di Malaysia itu diperkirakan menghabiskan dana lebih dari Rp 660 juta.

“Pak Bupati harus menjelaskan kepada publik biayanya bersumber dari mana? Sebab banyak masyarakat yang tidak percaya, kalau itu adalah iuran masing-masing peserta,” ujar Nurhamim.

Menurut Nurhamim, kepergian ratusan pejabat ke Malaysia yang hanya untuk memenuhi undangan warga Gresik yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sana hanya buang-buang anggaran.

“Seharusnya, bupati cukup mengajak OPD terkait. Pejabat yang tak berkepentingan lebih baik standby di Gresik. Masih terngiang diingatan kita, adanya kasus warga miskin terjerat rentenir, dua warga Benjeng buta yang hidup dari belas kasih tetangga. Seharusnya pejabat sensi dengan kondisi itu,” paparnya.

Nurhamim menyatakan, telah memerintahkan kadernya yang duduk di legislatif agar menindaklanjuti acara tersebut. “Saya sudah perintahkan pak Suparno (Ketua Komisi I) untuk memanggil pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (san)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *