Viral di Medsos, DPD Golkar Perintahkan Legislator Lacak Usul Dana Kepergian Pejabat Gresik ke Malaysia

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Gerah dengan viralnya kasus kepergian lebih dari 100 orang pejabat Pemkab Gresik, termasuk bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah ke Malaysia, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Gresik langsung mereaksi dengan memerintahkan anggotanya di dewan untuk melacak asal usul dana yang dipakai bepergian tersebut.

Ketua DPD Golkar Gresik H Ahmad Nurhamim menyatakan, pihaknya meminta kepada wakilnya di DPR untuk membuat forum klarifikasi.

“Saya sudah perintahkan Fraksi Golkar untuk membuat forum klarifikasi, terkait pejabat yang ke Malaysia,” kata Nurhamim.

Dikatakan Nurhamim, saat ini memang banyak konstituen yang menanyakan soal anggaran untuk berangkat ke Malaysia. Kalau memang itu adalah uang pribadi tidak jadi persoalan.

“Memang percaya atau tidak percaya, soal uang pribadi yang digunakan itu memang repot, harus dibuktikan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota FPG DPRD Gresik Wongso Negoro menilai lawatan bupati, wabup dan seluruh pejabatnya ke Malaysia dinilai tidak penting dan tidak elok karena disaat kondisi masyarakat sedang prihatin.

“Saya 100 persen tak yakin, kalau kepergian mereka menggunakan dana pribadi. Mengapa saya ragu, karena dalam rombongan ada PNS yang masih staf. Tak mungkin mereka mampu membayar minimal Rp 5,5 juta,” kata Wongso.

Apalagi kalau benar kepergian 120 pejabat Pemkab Gresik bersama staf itu pakai uang pribadi, dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta. ”Itu uang tak sedikit, ” ungkap politisi asal Menganti ini

“Saya tak yakin seorang staf mampu bayar. Makanya, jelas ada yang disembunyikan soal anggarannya. Apalagi, Kepala BKD (M.Nadlif) saya dengar, selalu menghindar ketika ditanya wartawan. Ada apa ini,” cetusnya.

Dia mengaku sangat menyayangkan kepergian bupati bersama ratusan rombongan hanya sekadar gathering dan ketemu warga Bawean yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia.

Sebab, saat ini kondisi keuangan Gresik (APBD) sangat memprihatinkan. Defisit PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat besar. “Sehingga banyak pengeperasan kegiatan di sana sini. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini, sebab banyak kebutuhan masyarakat tak bisa kami penuhi karena terbentur anggaran,” beber anggota Komisi I ini.

Seharusnya, tambah Wongso, kalau bupati ingin memenuhi undangan TKI Bawean cukup berangkat dengan Wabup dan OPD terkait. Tidak perlu ajak OPD lain tak terkait.

“Terus apa hubungannya TKI dengan BKD, DPM PTSP, Diskop, DPU TR, BPBD, Dinkes, Dispendik, Disbudpar, Dispora, camat, kabag dan OPD lain,” tanyanya.

“Bahkan yang lebih tidak masuk akal, Dirut RSUD Ibnu Sina misalnya tiga hari meninggalkan kewajiban hanya gara-gara ikut lawatan yang tak ada hubungannya dengan RSUD. Termasuk Direktur PDAM,” katanya.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, pihaknya menganggap serius masalah ini. Untuk itu, dia akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I(Suparno Diantoro) untuk agendakan memanggil pihak-pihak terkait.

“Saya minta Kepala BKD bertanggungjawab. Kami juga akan tanyakan kepergian rombongan Bupati sudah ada izin Mendagri dan Gubernur atau tidak,” pungkasnya. (san)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *