DPRD Harus Pastikan Cagar Budaya atau Arsitektur Asli Gresik

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Selain menyoroti kepastian Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Gresik, yang selama ini selalu diperingati tiap tanggal 27 Februari, meskipun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1974 menetapkannya 1 November, acara bedah buku “Jejak Rekam DPRD Kabupaten Gresik: Catatan Kecil Perjalanan Kabupaten Gresik” ternyata masih menyisakan sejumlah keinginan warga Gresik agar ikon atau ciri khas ke-Gresik-an tampil utuh di setiap sudut kota.

Dalam acara yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Sabtu (21/10) lalu, Dr Mohammad Toha, budayawan asli Gresik ini mengungkap sampai sekarang ia belum melihat sesuatu yang ‘jreng’ begitu orang masuk ke Gresik.

Lelaki yang selalu menyelipkan humor jenaka di setiap ulasannya itu mencontohkan Bali. Begitu turun dari pesawat terbang, penumpang langsung merasakan aroma khas Bali. Di setiap jalanan dan semua bangunan perkantoran terutama milik pemerintah, semuanya memakai arsitektur khas Bali.

“Di Banten, Solo dan Jogja juga begitu. Aroma khas daerah langsung bisa dirasakan meski kita di jalan raya. Sedangkan di Gresik, kita tidak bisa merasakan kekhasan Gresik. Gedung pemerintahnya, pagarnya motifnya beda-beda disesuaikan dengan selera pejabat tertinggi di kantor tersebut. Saya sarankan, agar DPRD pastikan jenis cagar budaya atau arsitektur asli Gresik ke eksekutif,” ujar Toha dengan semangat.

Selain itu, Toha juga mengusulkan agar nama-nama tokoh asli Gresik dipakai sebagai nama jalan di jalur utama. Seperti di depan kantor bupati, harusnya memakai nama Jl Sunan Giri atau Jl Abd Faqih. “Di Jakarta, Jl Husni Thamrin adalah nama jalan di pusat keramaian dan pemerintahan. Kenapa pakai nama Husni Thamrin, karena beliau adalah pahlawan asli Betawi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti, nama jalan di Gresik terlalu panjang jaraknya. Harusnya nama jalan itu cukup sampai di setiap perempatan. Yang mencolok menurutnya adalah nama Jl Wahidin Sudirohusodo. Jalan ini dipakai mulai dari perempatan Kebomas sampai Terminal Bunder. Padahal di sepanjang jalan itu, dipotong oleh sejumlah traffiht light.

“Harusnya cukup sampai perempatan. Misalnya kebomas sampai pertigaan Petro, lalu pertigaan Petro sampai GKB, demikian seterusnya. Tidak seperti sekarang, Jl Wahidin itu sangat panjang sekali,” katanya.

Selain Toha, bedah buku yang juga diikuti anggota legislatif, pejabat OPD Pemkab Gresik, LSM, ormas dan pelajar itu, juga menghadirkan penulis buku Abdul Abas yang mengatakan, Gresik awalnya merupakan ibukota dari Kabupaten Surabaya. Status ini ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950 di Yogyakarta oleh Presidn RI (Pemangku Jabatan Sementara), Assat.

“Perubahan tersebut ditetapkan nelalui PP 38/1974, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya 1 November 1974. PP ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Soeharto,” ujar Abas.

Nur Saidah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik mengatakan bukti baru terkait tanggal penetapan Kabupaten Gresik perlu ditelusuri, sehingga bisa meluruskan sejarah. Namun selama temuan inu belum dibahas secara mendalam dan diputuskan, HUT Pemkab Gresik masih menggunakan tanggal yang lama. (san/adv)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *