Gagal seleksi CPNS 2017 Periode I, Masih Bisa Melamar Lagi

SURABAYAONLINE.CO-Pendaftaran daring (online) dan unggah dokumen Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Periode II berlangsung pada 11-25 September 2017. Selama dua hari pendaftaran, jumlah pelamar sudah mencapai lima kali lipat dari 17.982 formasi yang tersedia.

Hingga Selasa (12/9/2017) pukul 20.56 WIB, tercatat sudah 92.963 orang yang melamar sebagai CPNS di 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tersedia total 17.982 formasi pada penerimaan Periode II ini.

Data sementara yang dirilis BKN per Selasa (12/9) malam menunjukkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menyediakan 300 formasi, menjadi instansi paling banyak diincar, sebanyak 14.544 orang. Disusul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan jumlah pendaftar 10.606 orang untuk 1.000 formasi.

Instansi pemerintah lainnya yang menjadi favorit pendaftar adalah Kementerian Keuangan, dengan 9.026 pendaftar (2.880 formasi); Kementerian Perhubungan dengan 6.852 pendaftar (393 formasi); Kejaksaan Agung dengan 6.238 pendaftar (1.000 formasi).

Sedangkan instansi yang masih sepi peminat di antaranya Lembaga Sandi Negara dengan 3 pendaftar untuk 26 formasi; Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan 22 pendaftar (25 formasi); Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan 39 pendaftar (10 formasi); dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan 61 pendaftar untuk 33 formasi.

Kementerian Keuangan merupakan instansi yang terbanyak membuka lowongan (2.880 formasi). Berikutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan 1.610 formasi; Kementerian Riset, Teknologi, dan PT dengan 1.500 formasi, kemudian Kementerian PUPR; Kementerian Kesehatan; Kementerian Agama; dan Kejaksaan Agung yang masing-masing menyediakan 1.000 formasi.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang hanya menyediakan 10 formasi, adalah lembaga dengan jumlah formasi paling sedikit. Disusul Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 21 formasi.

Adapun di Kementerian Bidang Polhukam; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian BUMN; Kementerian KUKM; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) masing-masing menyediakan 25 formasi.

Data Center Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, pada 6-11 September 2017, website SSCN telah diakses oleh 1.613.591 orang. Sebanyak 54,04 persen mengakses lewat komputer desktop, 44,75 persen lewat ponsel, dan hanya 1,21 persen yang mengakses melalui sabak (tablet).

“Kondisi itu menggambarkan terbukanya peluang birokrasi mendapat input generasi yang melek teknologi informasi dalam rekrutmen CPNS tahun 2017 ini. Hadirnya kader-kader berkarakter milenial tersebut diharapkan memberikan energi positif terwujudnya akselerasi pencapaian target Pemerintah,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, dalam keterangan tertulisnya (12/9/2017).

Bagi pelamar yang telah lolos seleksi administrasi Penerimaan CPNS Periode I berdasarkan pengumuman per 6 September 2017, akan memasuki tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Pelaksanaannya dimulai 11 September, bersamaan dengan pendaftaran CPNS Periode II.

Mereka yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, masih punya peluang untuk melamar lagi pada Periode II, dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Mereka yang tak lolos seleksi di Kemenkum HAM dan MA itu, tidak perlu membuat akun baru bila akan melamar ke 61 instansi kali ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB), Asman Abnur, yang berkunjung ke BKN pada Selasa (12/9), menegaskan tidak ada celah untuk curang dalam seluruh rangkaian proses seleksi CPNS 2017 kali ini.

Pendaftar harus melalui screening yang ketat untuk mengakses situs web SSCN–dengan NIK yang diverifikasi Ditjen Dukcapil Kemendagri–otentifikasi identitas peserta sebelum mengikuti ujian, hingga pelaksanaan tes yang hasilnya bisa dilihat seketika.

Pada pelaksanaan CPNS 2013, Kemenpan RB mengakui masih adanya joki dalam proses seleksi CPNS. Meski demikian, saat itu jumlah joki yang beraksi jumlahnya diklaim menurun dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Para joki yang tertangkap, diancam pidana karena termasuk kejahatan penipuan.(*)