OJK Segera Panggil 11 Instansi Terduga Investasi Bodong

SURABAYAONLINE.CO- Maraknya investasi bodong yang beredar di masyarakat, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kembali memanggil beberapa instansi keuangan yang disinyalir dapat merugikan masyarakat. Langkah itu digunakan sebagai tindakan pencegahan agar meminimalisir jatuhnya korban.

Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi sekaligus sebagai Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing menegaskan, modus penipuan kini makin beragam. Di sisi lain, tak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk menalangi ganti rugi uang korban investasi penipuan. Atas hal tersebut, maka pemerintah menegaskan masyarakat agar jangan mudah tertipu oleh iming-iming imbal hasil yang tinggi tanpa adanya risiko. Hal itu berlaku untuk penipuan investasi jenis apapun, termasuk untuk penyelenggaran umrah calon jemaah First Travel yang diduga merugikan dana nasabah hingga Rp 848 miliar.

“Pemerintah tidak akan menalangi uang korban. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada regulasi yang menalangi korban penipuan. Kami tanggal 19 besok juga akan memanggil 11 entitas, kebanyakan karena tidak ada izinnya,” ujarnya dalam pelatihan dan gathering wartawan tentang Tugas dan Fungsi Pengaturan, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen OJK, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

Tongam mengatakan, dari jumlah tersebut mayoritas berasal dari pengaduan masyarakat di wilayah Jawa dan Kalimantan. Di mana, modus penipuan yang digunakan adalah money game. Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi, margin atau keuntungan dengan besaran tertentu kepada investor atau hasil dari pendaftaran mitra usaha yang bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk.

Konsep penipuan tersebut berbeda dengan multi level marketing (MLM) yang memang menjual produk. Dengan kata lain, MLM bukan penipuan selama berizin dan memang ada produknya. “Kegiatan yang tidak legal itu mengutamakan kepesertaan untuk mendapatkan bonus, semakin banyak peserta semakin bagus, tidak menjual barang,” pungkasnya.

Investasi ilegal, jelasnya, kian beragam dan memang sulit dihilangkan selama ada “permintaan” dari masyarakat yang serakah dengan menginginkan imbal hasil tinggi secara cepat tanpa mau ambil resiko, serta tingkat literasi keuangan yang masih rendah. “Investasi marak di negara kita karena adanya supply dan demand juga. Ada penawaran dan permintaan, ini tak bisa kita hilangkan. Makanya Satgas ada fungsi di pencegahan dan penanganan. Kita utamakan pencegahan, karena memang ada saja yang tergiur investasi ilegal,” ucap ia.

Lebih lanjut, modus penipuan menurutnya sudah makin canggih dan tergolong mudah untuk dipasarkan, apalagi pengguna sosial media sudah mulai banyak di daerah-daearah. “Kebanyakan investasi yang menawarkan profit hingga 30 persen atau produk berjangka investasi tanpa risiko. Ada juga investasi emas tapi tidak dilepas-lepas emasnya. Investasi perumahan bayar Rp 6,5 juta bisa dapat Rp 180 juta. Yang baru copycat web legal dan ini ada perusahaan yang sadar hingga laporkan ke polisi,” jelas Tongam seraya menambahkan ada juga arisan online yang tidak mengenal antaranggotanya.

Sebut ia, OJK baru-baru ini telah melaporkan 13-14 kegiatan investasi yang disinyalir ilegal ke kepolisian. Sebelumnya pun OJK menyatakan siap menghentikan kegiatan investasi ilegal yang mencapai 86 entitas atau perusahaan.

Terkait penyelidikan First Travel, Tongam mengaku tengah menunggu proses peradilan, termasuk terkait penyitaan aset oleh Bareskrim. “Kita hormati proses hukum dalam penyidikan First Travel, meski asetnya sangat jauh dari kewajiban membayarnya,” ujar ia.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi sedang menelusuri aset-aset milik bos First Travel. Sejauh ini aset yang berhasil dilacak antara lain satu unit tumah di Sentul City, satu unit rumah di Kebagusan-Jakarta Selatan, rumah kontrakan di Cilandak Jakarta Selatan, kantor First Travel yang berlokasi di Depok, TB Simatupang, dan Rasuna Said serta sebuah butik yang berlokasi di Kemang milik Anniesa Hasibuan, istri dari Bos First Travel Andhika Surachman. Bos First Travel dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan karena tidak memberangkatkan jemaah umrah yang sudah mendaftar melalui biro perjalanan miliknya.(suarapembaruan)