1.000 Pilot Pemula Masih Menganggur, Pemerintah Diminta Cari Solusi

SURABAYAONLINE.CO- Ikatan Pilot Indonesia (IPI) menyoroti tentang masih banyaknya pilot di Indonesia yang menganggur. IPI akan mengungkap masalah ini dan mengundang Ombudsman RI.

“Pilot nganggur itu lulusan sekolah pilot yang masih belum kerja. Di Indonesia, ada 26 sekolah pilot dan kurang-lebih ada 1.000 orang belum kerja,” kata Ketua IPI Capt Rama Noya kepada detikcom.

Sementara itu, masih ada permasalahan pilot lainnya, yakni sistem kontrak dan banyaknya pilot asing. Hal ini, kata Rama, membuat pilot di Indonesia belum ‘merdeka’.

“Ada pilot asing sejumlah 540 orang masih kerja di Indonesia dan itu tentunya ambil jatah pilot Indonesia. Ini masalah krusial,” ujar Rama.

“Dengan banyaknya pilot Ab Initio yang nganggur ini harusnya maskapai, regulator dalam hal ini pemerintah dan flying school duduk bersama untuk melakukan penghitungan dan publikasi kepada masyarakat kebutuhan pilot setiap tahunnya berapa,” kata Ketua IPI Bambang Adisurya di Klub Eksekutif Persada Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (29/8/2017).

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam diskusi ‘Refleksi 72 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Memerdekakan Pilot Indonesia Guna Menegakkan 3S (Safety, Securty, Services) + 1C (Compliance) Dalam Era Globalisasi Penerbangan. Menurut Bambang, masih banyak permasalahan di penerbangan Indonesia, terutama mengenai sumber daya manusia (SDM) yakni pilot.

“Kami menilai bahwa profesi pilot di Indonesia belum sepenuhnya merdeka untuk turut serta berperan aktif dan berkarya dalam kedirgantaraan nasional. Pilot Indonesia merdeka dalam status kepegawaian, belum merdeka dalam mendapat kesempatan kerja dan belum merdeka dari bayangan tenaga kerja asing,” kata dia.

Bambang menjelaskan selain masih banyaknya pilot Ab Initio yang menganggur, pilot di Indonesia juga masih belum jelas status kepegawaiannya. Dia mencatat ada sekitar 60 persen pilot maskapai (berjadwal dan tak berjadwal) di Indonesia berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“25 persen berstatus PKWT dan 35 persen tanpa kontrak kerja (hanya ikatan dinas),” sebutnya.

Bambang menyebut sistem PKWT itu tak semestinya dterapkan ke profesi pilot. Sebab, bertentangan dengan UU nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

“Kita sudah sampaikan ke Depnaker bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku semua pilot ini punya kepastian kepegawaian di setiap maskapai,” terang dia.

Bambang menegaskan IPI akan terus mendorong pemerintah agar segera menghitung kebutuhan pilot di satu tahun hingga lima tahun ke depan. Sehingga orang yang ingin menjadi pilot memiliki kejelasan.

“Jadi semua orang tua bisa mengantisipasi ‘oh ini masih banyak yang nganggur’, jadi nggak banyak orang yang menaruh harapan-harapan semua,” ujar dia.(*)