Raperda Tenaga Kerja Diterima, Pansus III Langsung Tancap Gas

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Setelah eksekutif menerima usulan raperda Komisi III tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal, DPRD Kabupaten Gresik langsung bergerak cepat.

Melalui Pansus III, dewan langsung menggodok materi raperda melalui rapat internal yang dipimpin ketua langsung Ketua Pansus III Khoirul Huda.

Menurut politikus asal Desa Suci Kecamatan Manyar ini, sesuai dengan usulan raperda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal, pansus berharap bahwa tenaga kerja lokal harus menjadi tuan dan nyonya di rumah sendiri.

“Sebaliknya, industri yang semakin berkembang idealnya melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal. Semangatnya, mendorong lebih banyak tenaga lokal yang berdaya saing,” kata Ketua Pansus III Khoirul Huda usai rapat internal.

Menurut Huda, industri di Gresik semakin hari terus bergerak dinamis dan berkembang cepat. Otomais, permintaan tenaga kerja juga tak pernah berhenti. Namun ironisnya, bila mayoritas tenaga kerja justru pendatang alias bukan warga Gresik.

“Memang, Pansus III masih minim data. Khususnya mengenai jumlah tenaga kerja lokal yang terserap. Oleh karena itu, kami akan lakukan pendalaman salah satunya melalui uji petik,” kata politikus PPP ini.

Sementara Sekretaris Pansus III, Bambang Adi Pranoto mengatakan ada dua ranperda yang kini tengah dibahas Pansus III.

Pertama, Ranperda perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal. Kedua, Ranperda yang mengenai pelatihan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja.

“Kedua ranperda ini saling berkaitan. Setelah tenaga kerja ditempatkan, lalu diimbangi dengan pelatihan bagi yang bersangkutan,” katanya.

Guna menggali data dan melakukan perbandingan, Pansus III melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo, Senin (5/6/2017). Selanjutnya, pansus juga merencanakan melakukan studi ke Tangerang dimana aturan serupa telah diterapkan.

“Kami akan menggali informasi terkait dengan apa saja kendala dalam menjalankan perda tersebut,” kata Bambang.

Menurutnya, ranperda ini menjadi ranperda yang akan ditunggu-tunggu para angkatan kerja Gresik. Sebab, perda ini akan memberikan peluang yang besar bagi warga Gresik untuk mendapat pekerjaan sekaligus kesempatan mendapatkan pelatihan.

Sebelumnya, dalam rapat pleno jawaban eksekutif terkait hak inisiatif dewan yang diajukan melalui raperda, Bupati Sambari menyatakan menerima semua usulan raperda dewan. Bahkan bupati meminta, agar segera menindaklanjuti dengan pembentukan pansus agar segera menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik 2017.

Sebelumnya, DPRD Gresik mengajukan empat buah raperda melalui empat komisi yang ada. Dari empat raperda tersebut, memang diprioritaskan soal tenaga kerja.

Selain komisi, usulan agar masalah tenaga kerja mendapat prioritas juga disampaikan Bapemperda (Badan Pembentuk Peraturan Daerah).

“Semua raperda yang diusulkan itu, terkait permasalahan yang sedang terjadi di Gresik. Namun yang utama adalah masalah ketenagakerjaan. Selain sangat urgen untuk mengurangi angka kemiskinan, juga merupakan hutang lama kita kepada masyarakat,” ujar Nur Saidah, politikus Partai Gerindra, saat memimpin rapat paripurna pengajuan raperda. (san/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *