Ajukan Empat Raperda, Prioritaskan Soal Tenaga Kerja

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik ngebut menyelesaikan salah satu tugas utamanya, yaitu membuat rencana peraturan daerah (Raperda) agar segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik 2017.

Melalui sidang paripurna khusus pembahasan raperda yang diikuti seluruh anggota dewan, sidang yang dipimpin Nur Saidah, salah seorang wakil pimpinan dewan, akhirnya menyepakati untuk mengusung empat raperda dari empat komisi yang ada, serta dari Bapemperda (Badan Pembentuk Peraturan Daerah).

“Semuanya terkait permasalahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat Gresik, terutama soal ketenagakerjaan. Karena soal tenaga kerja memang sangat urgen untuk mengurangi angka kemiskinan, dan merupakan hutang lama kita kepada masyarakat,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Raperda diusulkan Komisi 1, yang disampaikan ketuanya Suparno Diantoro (FPG) adalah tentang perubahan atas peraturan daerah no 2 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Komisi II bidang perekonomian dan keuangan, melalui ketuanya, HM Subeki (FPD) mengusulkan tentang perubahan atas perda no 8 tahun 2016 tentang penanaman modal.

Saat komisi mengajukan usulan raperda. Foto:adi agus santoso

Sedangkan ketua Komisi III, yang membidangi pembangunan, Moh. Syafi Am, mengusulkan raperda tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya air.

Ketua Komisi IV Choirul Huda, mengusulkan raperda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal.

“Semua raperda itu, akan kita bawa dalam rapat paripurna pembahasan raperda bersama eksekutif awal bulan Juni,” ujar Nur Saidah.

Selain itu, kata politikus perempuan asal Kecamatan Duduksampeyan ini, dewan juga membahas soal perizinan sekaligus pendirian toko swalayan moderen yang kini semakin marak tumbuh di tengah tengah permukiman masyarakat.

Seharusnya pemkab, kata Ida, mengeluarkan batasan tentang pendirian toko swalayan modern agar tidak saling tumpang tindih dengan radius yang sangat dekat satu sama lain.

“Bahkan ada yang mendirikan toko swalayan modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Ini jelas akan mematikan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Ia memberi contoh positif, soal pasar swalayan, saat melakukan kunker ke Kabupaten Depok. Pemkab Depok ternyata sudah membuat perda yang mengatur pendirian pasar swalayan moderen baru boleh didirikan dimana terdapat populasi warga minimal 5 ribu jiwa.

“Artinya, dalam populasi 5 ribu warga hanya boleh ada satu toko swalayan moderen. Mungkin ini bisa diterapkan di Gresik, namun disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ujarnya. (san/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *