Disambati Honorer Pendidikan, Komisi IV Siap Perjuangkan Insentif

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Sebanyak 50 orang guru dan tenaga admin SD dan SMA Negeri se Kabupaten Gresik, curhat ke Komisi IV terkait nasib mereka yang secara ekonomis jauh di bawah guru swasta.

Para honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Kategori II Kabupaten Gresik itu, secara khusus juga menyampaikan tiga tuntutan pokok ke Pemkab Gresik, melalui Komisi IV, Selasa (9/5).

Dikoordinir Badrul Ain, rombongan honorer tersebut diterima dengan baik oleh anggota Komisi IV yaitu Sudjono, Noto Utomo, Bambang Adi Pranoto, yang dipimpin oleh Sholihuddin, selaku wakil pimpinan DPRD Kabupaten Gresik.

Dihadapan para wakil rakyat itu, Badrul Ain membacakan tiga tuntutan para honorer pendidikan. Pertama, meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer pendidikan melalui kenaikan insentif, dari yang diterima sekarang Rp 250 ribu menjadi Rp 2,5 juta.

“Di Bojonegoro, honorer pendidikan mendapat insentif Rp 750 ribu. Bahkan di Surabaya, ada rekan yang bilang honorernya diberi insentif yang nilainya sama dengan UMK setempat. Sedangkan kita, mendapat Rp 250 ribu saja didapat tiga bulan sekali,” tambahnya.

Tuntutan kedua, segera terbitkan SK Bupati. Tujuannya, agar mereka bisa mengikuti sertifikasi pendidikan. Sebab selama ini, mereka selalu gagal ikut proses sertifikasi, karena tidak memiliki SK Bupati. Hal ini sangat berbeda dengan guru di sekolah swasta, meski baru bekerja dua tahun mereka sudah bersertifikasi.

“Sebab, kalo swasta cukup mengantongi SK dari yayasan tempat mereka bekerja. Padahal kita ini sudah mengabdi rata rata di atas 12 tahun,” ujar Badrul, guru di SDN Sidokumpul Kecamatan Gresik.

Sedangkan tuntutan ketiga, tambah Badrul, adalah para honorer pendidikan ini ingin pemkab mengikutsertakan mereka ke dalam keanggotaan BPJS kesehatan.

Badrul Ain juga menegaskan, bahwa organisasi mereka ini sudah sah secara hukum. Karena dibentuk dan disahkan Notaris Suyanto SH, dan disahkan oleh Menkumham pada 22 April 2017 lalu.

Anggotanya hingga kini yang sudah tercatat sebanyak 1599 orang, yang teridri dari guru dan tenaga non guru tingkat SD dan SMP negeri seluruh Kabupaten Gresik.

“Namun yang ingin mendaftar menjadi anggota sudah banyak yang antre, bahkan menurut estimasi kami, jumlah honorer pendidikan di Kabupaten Gresik totalnya lebih dari 2 ribu orang,” tambahnya.

Menanggapi keluhan honorer, anggota Komisi IV Bambang Adi Pranoto mengatakan bahwa seminggu sebelumnya, Komisi IV sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk hearing terkait nasib honorer pendidikan.

“Tidak hanya itu, kami juga blusukan ke seluruh daerah untuk mengumpulkan data soal honrorer. Intinya kami akan membantu perjuangan Anda semua, tetapi semuanya dilakukan secara bertahap tidak bisa serta merta terwujud semua atau secepat kilat,” ujar legislator asal Desa Sembayat Kecamatan Manyar ini.

Bambang Adi Pranoto mengingatkan, bahwa dalam menangkat honorer menjadi CPNS hingga akhirnya PNS, pemerintah daerah terkendala dengan moratorium no 56 yang diterbitkan pemerintah pusat pada tahun 2011.

Isi moratorium itu menyebutkan, “semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangka tenaga honoreratau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

“Untuk menyiasati masalah ini, terkait dengan moratorium tersebut, Komisi IV akan mengadakan konsultasi ke Kementreian Dalam Negeri. Sebab pemerintah jelas tidak akan berani menangkat honorer, karena selain menyalahi aturan juga menyangkut masalah anggaran. Kita tidak mungkin mengajukan anggaran, kalau tidak ada landasan hukumnya yang jelas,” kata politikus Partai Golkar ini.

Sementara, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik Sholihuddin menyimpulkan ada dua tuntutan pokok para honorer, yang disampaikan melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik.

Pertama, kata politikus PKB ini, Komisi IV memahami adanya aturan dari pemerintah pusat soal penerimaan CPNS, namun para honorer pendidikan meminta ada perlakuan yang sama soal insentif.

Kesimpulan kedua, para honorer pendidikan minta insentif dinaikkan terkait kemampuan APBD. dari yang sekarang Rp 250 ribu menjadi Rp 2,5 juta. Selain itu, honorer juga minta agar insentif dicairkan setiap bulan melalui rekening pribadi para honorer.

‘Mereka bilang pernah menghadap ke Kadiknas, Pak Mahin, yang waktu itu bilang kalau Diknas sudah mengajukan usulan ke Banggar agar insentif honorer pendidikan dinaikkan menjadi Rp 1 juta. Tetapi oleh Banggar, usulan itu belum disetujui. Ini yang akan jadi bahan kita untuk memanggil kembali Kepala Dinas Pendidikan,” tegas Sholihuddin. (san/adv)