Bupati Sidoarjo Ungkap Alasan Ganti Rugi Lapindo Terhambat

SURABAYAONLINE.CO- Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengungkapkan alasan terhambatnya proses ganti rugi lahan atau bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo. Menurutnya, hal itu terjadi karena banyak warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat terdapat setidaknya 84 berkas yang tidak lengkap. Perbedaan keterangan yang diberikan warga juga menjadi hambatan dalam pendataan lahan di area yang terdampak.

“Kendalanya bukti kepemilikan, berkas-berkas, ahli waris dan ada juga yang tidak ada ahli warisnya. Sudah dipanggil namun tidak datang sehingga tidak bisa diselesaikan,” kata Saiful.

Dalam rapat terbatas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur, yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, hari ini, diketahui bahwa penyelesaian ganti rugi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilakukan bagi rumah atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat 244 berkas atau Rp54 miliar ganti rugi yang akan diberikan oleh pihaknya bagi masyarakat.

Hal tersebut diamini Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden.

“Lahan warga yang masih belum diselesaikan kurang sekitar Rp54 miliar dan diselesaikan oleh Pak Basuki, yang sudah masuk di anggaran 2016-2017,” kata Soekarwo.

Dia menambahkan, pemerintah tidak menalangi ganti rugi bagi 30 perusahaan, yang menuntut sekitar Rp701 miliar.

“Sesuai dengan rapat kabinet sebelumnya, Pak Presiden menyampaikan bahwa itu harus business-to-business lewat perdata. Bukan ditalangi oleh pemerintah,” kata Soekarwo.

Pemerintah enggan menalangi kerugian yang dialami perusahaan karena dianggap telah menggunakan jasa asuransi.

Basuki mengatakan, dalam peta terdampak lumpur Lapindo, ada 30 perusahaan dengan luas tanah 475.500 meter persegi atau mencapai sekitar Rp542 miliar.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pupera Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo.(rimanews.com)