Gerak Cepat, DPRD Tempatkan 6 OPD Baru di 4 Komisi

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Terbentuknya enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang aktif mulai 2017, langsung disikapi DPRD Kabupaten Gresik.

Keenam SKPD baru itu, semuanya dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II. Yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin Gunawan Setijadi. Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) yang dipimpin Budi Raharjo.

Dinas Pertanahan dipimpin Tarso Sagito. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Darmawan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin Jairrudin. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin Siti Jaiyaro.

“DPRD sudah memetakan OPD baru itu, untuk dimasukkan di empat komisi sesuai bidang masing-masing. Ini terkait koordinasi selanjutnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Hj.Nur Saidah.

Wakil Ketua DPRD Nur Qholib.Foto:adi agus santoso

Di DPRD Gresik sendiri, saat ini sudah ada empat komisi. Yakni Komisi A, yang membidangi hukum dan pemerintahan, Komisi B membidangi perekonomian dan pendapatan. Komisi C membidangi pembangunan dan limbah, serta Komisi D membidangi kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, dan pendidikan.

“SKPD baru itu kami sesuaikan dengan masing-masing komisi yang membidangi,” jelas politisi senior Partai Gerindra asal Kecamatan Duduksampeyan ini.

Nur Saidah menegaskan, melihat bidang empat komisi di DPRD Gresik, maka ke enam SOTK baru tersebut sudah bisa dikelompokkan dan dimasukkan sebagai mitra kerja masing-masing komisi.

Dinas Pertanahan dan Dinas Kominfo dimasukkan dalam Komisi A. Dinas Satpol PP masuk Komisi A untuk penegak hukumnya, sedangkan ekses/dampak kemasyarakatannya seperti penertiban PSK (pekerja seks komersial), anjal (anak jalanan), gelandangan, pengemis dan sejenisnya bisa masuk Komisi D.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga masuk ke Komisi D. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam Komisi C. Sedangkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimasukkan dalam Komisi D.

“DPRD memang harus bergerak cepat, untuk menempatkan OPD baru tersebut ke masing-masing komisi yang membidangi karena per tahun 2017 sudah jalan,” terang Nur Saidah.

Dengan dimasukkannya Dinas baru tersebut ke empat komisi, maka masing-masing komisi mereka bisa bekerja mengawasi mitranya masing-masing.

“Ya komisi-komisi tersebut harus lakukan pengawasan intens terhadap kinerja lima Dinas baru tersebut. Kalau ada yang tidak beres ya harus dipanggil untuk dimintai penjelasan,” katanya.

Termasuk, ketika ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan ke lima Dinas baru tersebut harus cepat ditindaklanjuti oleh komisi terkait. “Semua ini kami lakukan agar keberadaan lima Dinas baru tersebut bisa bekerja maksimal dan bisa membantu kebutuhan publik,” jelasnya.

Nur Saidah menambahkan, keberadaan dinas baru itu sangat berguna bagi masyarakat Kabupaten Gresik. “Karena itu, diharapkan keberadaan Dinas baru tersebut bisa bermanfaat dan membantu kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Nur Qholib, Wakil Ketua DPRD Gresik saat menggelar jumpa pers beberapa waktu lalu juga mengatakan, dewan harus bergerak cepat terkait adanya dinas baru ini, yaitu dengan memasukkan ke dalam komisi. Ini untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan. (san/adv)