Unas, Riwayatmu yang Berliku-liku

SURABAYAONLINE.CO-Akronim Unas (Ujian Nasional), memiliki frekuensi pemakaian yang tinggi dalam komunikasi baik tulisan maupun lisan. Unas sebagai alat ukur kolosal calon generasi negeri ini memiliki riwayat hidup yang penuh liku-liku. Dari awalnya sebagai penentuan kelulusan seratus persen, hingga tuntutan untuk tidak menjadi alat ukur keberhasilan belajar siswa, ternyata mengalami jalan terjal.

Diskusi formal dan informal sampai pada tuntutan hukum berdalih hak asasi manusia sudah mewarnai kehidupan dalam domain pendidikan. Domain pendidikan ini, justru ramai  karena akronim Unas. Secara pedagogis, Unas masih dipertanyakan. Pengukuran keberhasilan proses perkembangan mental sangat sederhana. Kesederhanaan pola dan jenisnya itu memang efisien dan tidak memakan energi banyak.

Dr Djuwari

Bagi negara dengan manusia homogen, Unas cocok sekali. Jepang, Korea, Jerman sekalipun, itu lebih homogin. Secara kasat mata, mereka homogin. Namun, Indonesia, bangsanya terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lainnya, termasuk infrastruktur di seluruh wilayah negeri. Boleh dikata, semua masih compang-camping. Itulah, jika dibandingkan dengan negara-negara homogin, tidak adil alias salah besar.

Apalagi jika pilihan ganda itu dihitung dengan cara menentukan silang atau arsiran pilihan yang dikehendaki. Waktu singkat, tidak njlimet, serta mudah menghitungnya. Dengan teknologi, hitungan nilai secara kolosal itu, sangat efisien waktu, meski biayanya tidak sedikit.

Nasibmu, Unas tidak menentu bertahun-tahun, hingga akhirnya berhenti di saat moratorium. Unas yang dimoratoriumkan melalui mendikbud, Prof. Muhadjir Effendy, kandas di tangan pemerintah sendiri lewat keputusan dari Wakil Presiden (Wapres). Ujung-ujungnya, minta dikaji ulang.

Ternyata, selama ini, bertahun-tahun, kajian ulang Unas juga belum dilakukan, jika anjuran itu benar. Semua pengambilan keputusan pasti berdasar informasi lengkap. Dengan begitu, hasil putusan ditolaknya moratorium Unas, agar dikaji ulang, mengisyaratkan nasib Unas yang terlonta-lonta. Maju mundur kena, kanan kiri tapi tidak Okey. Toh akhirnya, kembali lagi untuk dikaji ulang.

Undang-Undang Guru/Dosen no 14 tahun 2005, itu sudah jelas. Hak guru dalam penilaian kelulusan anak didiknya diatur dengan jelas. Pada Pasal 14, ayat (1) poin (f), guru diberi hak penuh untuk menilai anak didiknya. Jika pasal ini dalam Undang-Undang diintervensi, berarti ada kelalaian dalam menentukan Undang-Undang atau pelaksanaannya.

Manusia secara utuh itu memiliki tiga dimensi dalam domain pendidikan itu. Setidaknya, cukup diingat ranahnya yaitu, kognitif, psikomotor, dan afektif. Ukuran untuk keberhasilan proses belajar mengajar itu bukan dibebankan pada peserta didik. Itu juga cerminan semua proses belajar mengajar (PBM). Jadi, ujian yang tepat atau nilai yang tepat dengan alat ukur yang bisa mencakup, ranah kognitif, psikomotor, dan sekaligus afektif.

Jelas, secara kasat mata, Unas sebagai model pengukuran keberhasilan PBM itu masih jauh dari harapan. Catatan-catatan pribadi melalui interaksi di kelas sangat merefleksikan kinerja akademik peserta didik. Tanpa keterlibatan sepenuhnya melalui guru di lapangan itu susah. Ukuran Unas memang lebih baik di putuskan dalam tiga alternatif.

Pertama, Unas bisa dilakukan secara nasional serentak. Namun, hasilnya tidak bisa dipakai sebagai penentuan kelulusan keberhasilan belajar siswa. Hasilnya, bisa sangat efektif untuk memetakan wilayah negeri mana yang membutuhkan prioritas peningkatan mutu. Mutu para pendidiknya atau guru. Mutu sarana-prasarana penunjang PBM.

Datanya, bisa dipakai oleh pusat dalam memetakan “wilayah” prioritas peningkatan mutu sumber daya manusia. Namun, pelaksanaannya tetap berbasis kejujuran agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. Dengan model itu, tidak akan ada kecurangan di lapangan.

Kedua, Unas diserahkan kepada daerah. Kepala daerah propinsi dan bahkan tingkat kabupaten. Fungsinya sama dengan alternatif pertama.

Ketiga, Unas dilakukan secara sukarela. Jadi, ada sekolah yang dibolehkan mengadakan Unas dapula yang tidak. Hasilnya, kemudian dibandingkan. Jika ternyata, sekolah yang menggunakan Unas itu pada jangka periode tertentu memang lebih bagus outputnya, maka sekolah-sekolah lain bisa mengikuti jejaknya.(Dr. Djuwari, M.Hum-Pengamat Pendidikan dan Sosial,President of International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers (IASPER), Dosen Bahasa Inggris, STIE Perbanas Surabaya)