Blok Tuban Bakal Dikelola BUMD Lamongan

SURABAYAONLINE.CO- Satu lompatan lagi bakal dilakukan Pemkab Lamongan. Melalui BUMD PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, mereka berniat menjadi operator pengelola Blok Tuban.

Hal itu seiring ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan empat bupati, tentang Keikutsertaan Pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Blok Tuban di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/11).

Empat bupati tersebut adalah yang wilayahnya masuk dalam kawasan Blok Tuban. Yakni Bupati Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Gresik.

Usai penandatangan nota kesepahaman bersama itu, Bupati Fadeli menyebut Pemkab Lamongan menyambut baik, upaya BUMD untuk menjadi pengelola minyak dan gas bumi di Blok Tuban.

Dia menyatakan, jika upaya tersebut berhasil, maka Pemkab Lamongan akan memiliki pendapatan yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut, komitmen kerjasama tersebut merupakan sebuah lompatan dan keberanian besar untuk mengambil resiko.

“Karena jika ini berhasil, daerah akan mendapatkan penghasilan besar yang bisa digunakan demi kesejahteraan masyarakat, “ katanya menambahkan.

Pakde Karwo mengatakan, peraturan yang ada selama ini adalah participating interest (PI/penyertaan modal) 10 persen dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Namun dia ingin daerah bisa memegang saham hingga 55 persen dan menjadi operatornya.

“Sekarang tinggal dicari skema pembiayaannya, sehingga pengelolaannya (Blok Tuban) tidak harus diserahkan kepada pihak ketiga, apalagi investor asing. Saya yakin kita mampu mengelola sendiri, “ ujar Pakde Karwo.

Dia kemudian merujuk pada BUMD di Riau, yang sudah bisa menjadi operator minyak dan gas bumi. Yakni PT Sarana Pembangunan Riau yang menjadi operator pengelolaan Blok Langgak, yang sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia.

“Ini adalah titik awal penting, harus kompak dan sudah waktunya untuk mengambil keputusan berani yang sangat strategis. Karena ini akan menjadi solusi pembiayaan bagi daerah, “ tegas dia.

Usai tercapainya kesepahaman bersama itu, gubernur bersama bupati di lima kabupaten selanjutnya akan melakukan upaya pendekatan kepada Kementerian ESDM untuk merealisasikan BUMD Jawa Timur sebagai pengelola Blok Tuban.

Disampaikan sebelumnya oleh Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Dewi Juniar Putriatni, Blok Tuban meliputi kawasan seluas 1.478 kilometer persegi yang berada di empat kabupaten, yakni Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Gresik.

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKK) Blok Tuban dimulai pada 29 Februari 1981,  dan akan berakhir pada 28 Februari 2018. Sebagai operatornya, adalah PT Pertamina dan Petrochina East Java dengan skema joint operating body (JOB).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015, permohonan kontrak pengeloaan migas disampaikan paling lambat dua tahun, atau paling cepat sepuluh tahun sebelum kontrak berakhir. Dan penentuan KKSK dilakukan satu tahun sebelum kontrak berakhir. Sehingga batas akhirnya adalah pada Bulan Februari 2017.

Menurut dia, proporsi pembagian PI pengelola Blok Tuban nantinya akan ditentukan berdasarkan penghitungan oleh konsultan. PI itu selanjutnya merupakan besaran saham bagi tiap-tiap daerah. (san)