Kebanyakan Wanita Minta Dicerai, Pengadilan Agama Ponorogo Memutus 1.103 Perkara Perceraian

SURABAYAONLINE.CO – Tingginya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo, Jatim membuat keprihatinan banyak pihak. Bahkan jika kasus perceraian selama bulan Januari hingga Juli 2016 ini bisa dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) baka, menempati rangking di atas.

Lantas berapa jumlah angka perceraian di Bumi Reyog tersebut? Hingga bulan Juni 2016, data dari Pengadilan Agama (PA) Ponorogo menyebutkan, hakim PA Ponorogo sudah memutus 1.103 kasus perceraian selama enam bulan atau satu semester pada 2016.

Yang mencengangkan lagi bahwa kebanyakan kasus perceraian tersebut sebagian besar didominasi istri yang menggugat cerai suaminya (cerai gugat). “Angka perceraian di Ponorogo sangat memprihatinkan kita semua, ada apa ini,” ujar Muhammad, Sekretaris LSM 45 Ponorogo seperti dilansir metroterkini.com.

Dia menambahkan, saat ini diperlukan adanya semacam sosialisasi dari tokoh agama kepada para calon mempelai sebelum melakukan pernihakan. “Butuh pendekatan kerohanian kepada calon pasangan pengantin agar betul-betul memahami hakekat pernikahan yang sebenarnya untuk mencegah terjadinya perceraian di kemudian hari,” terangnya.

Selain itu, menurut Muhammad dibutuhkan nasehat dari para orang tua agar anak-anaknya tidak dengan mudah mengatakan cerai. “Memang dalam Islam sebuah perceraian tidak dilarang, tapi kalau bisa dihindari,” paparnya.

Dia berharap kepada generasi muda sebelum melakukan sebuah pernikahan saling memahami calon pasangannya dan membekali tuntunan agama sesuai keyakinannya. “Selain itu, para calon pengantin juga harus menyiapkan mental serta pemahaman agama yang cukup agar kalau terjadi permasalahan rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik bukan dengan perceraian,” harapnya.

Keterangan dari Humas PA Ponorogo, Abdullah Sofwandi membeberkan ada sekitar 2.346 kasus cerai gugat yang ditangani hakim sejak awal tahun 2016. “Ada juga 1.272 kasus perkara cerai talak, yakni suami yang mengajukan cerai dan yang baru bisa diputus 1.103 kasus,’’ ungkap Abdullah Sofwandi.

Ada beberapa motif perceraian, selain ekonomi juga karena faktor orang ketiga. Kasus perceraian ini kebanyakan melibatkan para TKW, petani hingga PNS. “Umumnya kalau TKW merasa bahwa suami mereka tidak bertanggung jawab. Kurang nafkah lahir,” bebernya.

Dia menjelaskan jika para TKW selalu membawa penghasilan dalam jumlah melimpah ketika pulang. “Hal itulah yang berpotensi menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Ada ketimpangan pendapatan lantaran banyak suami kalah upah, sehingga menjadi tidak harmonis,” paparnya.