Mensos Usulkan Pemerkosa Dihukum Kebiri, Tapi ini Tidak Manusiawi

SURABAYAONLINE.CO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengaku telah menyelesaikan penyusunan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. “Draft pengebirian sudah saya serahkan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),” tutur Yohana kepada tempo.co Minggu lalu.

Yohana mengaku draft tersebut telah diserahkan ke Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani beberapa waktu lalu untuk dikaji. Penyusunan RUU ini berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu upaya untuk menekan angka kekerasan seksual di Indonesia.

Namun dia tidak menjelaskan apakah draft tersebut nantinya akan dijadikan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau dimasukkan ke dalam revisi undang-undang KUHP. Menurut dia, saat ini draft tersebut sedang dipelajari oleh Puan Maharani sebagai atasannya.

Rencananya, setelah dipelajari oleh Menteri Puan, draft tersebut bakal dipelajari oleh Presiden Jokowi. Setelah itu draft bakal diserahkan ke DPR untuk segera digedok. Dia mengindikasi draft susunan pengebirian itu akan digedok pada tahun ini.

“Intinya kami setuju terhadap hukum pengebirian pada pelaku pencabulan,” kata Yohana menutup perbincangan. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar Yohana membuat susuan revisi undang-undang yang mengatur tentang hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri telah menguji draft tersebut bersama sejumlah ahli. Diharapkan, hukuman kebiri dapat membuat efek jera dan meminimalisir tingkat tindak pidana pemerkosaan maupun kekerasan seksual. Sayangnya dia tidak merinci terkait kategori pelaku yang memperoleh hukuman kebiri. Termasuk dengan kesehatan pelaku pascakebiri.

Tidak manusiawi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menolak hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berupa pengebirian. Hukuman kebiri dinilai tidak menyelesaikan masalah. “Pemberian hukuman kebiri dapat dikualifikasikan sebagai hukuman keji dan tidak manusiawi,” kata Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di kantornya, Jakarta, pada Senin (15/5/2016).

Laila mengatakan hukuman tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 G ayat 2 Konstitusi Indonesia. Warga Indonesia berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Selain itu, ada pula aturan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. (Baca Komisi Perlindungan Anak Minta Pelaku Kejahatan Seks Dikebiri)

DPR menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak. Ada dua pasal yang akan direvisi yaitu Pasal 81 dan 82.

Dalam Pasal 81, pelaku kejahatan seksual dihukum penjara paling singkat 10 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam ayat 4 disebutkan jika jumlah korban lebih dari satu, mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau meninggal, hukuman bagi pelaku ditambah sepertiga dari ancaman penjara. Pelaku juga diberi tambahan hukuman kebiri kimia paling lama sesuai dengan pidana yang dijatuhkan.

Hukuman kebiri kimia yang dimaksud adalah memasukkan bahan kimiawi anti androgen, baik melalui pil atau suntikan, ke dalam tubuh pelaku. Tujuannya, memperlemah hormon testosteron.

Laila mengatakan pemberian hukuman kebiri, baik kimiawi atau operasi medis, termasuk pelanggaran hak. “Hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental,” katanya.

Di negara lain, hukuman kebiri hanya menjadi pilihan, bukan tambahan hukuman seperti yang direncanakan di Indonesia. Kebiri diberikan atas izin terpidana.

Selain itu, pengebirian akan bertentangan dengan kode etik kedokteran. “Setiap tindakan yang dokter lakukan harus berdasarkan persetujuan pasien,” kata Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga.

Jika pasien menolak, maka muncul masalah baru. “Apakah putusan pengadilan bisa otomatis diterapkan dengan masalah pertentangan kode Etik tersebut?” kata Sandra.

Dengan pertimbangan tersebut, Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidar mengatakan pengesahan Perppu ini tidak akan menyelesaikan masalah. “Kalau hanya dilakukan kebiri, tidak menjawab masalahnya,” katanya. (tempo.co)