Pentingnya Garis Besar Haluan Negara

SURABAYAONLINE.CO – Bola yang dilempar oleh PDIP perlunya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mendapat sambutan posisitf dari berbagai kalangan.

Seperti dikemukakan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada rakernas partainya di Jakarta beberapa waktu lalu, penghidupan GBHN itu penting agar bangsa ini memiliki konsep dan strategi pembangunan jangka panjang, tidak terbatas pada lima tahun usia politik.

Untuk itu, menurut Megawati, fungsi MPR untuk mengatur GBHN harus dikembalikan sebagai salah satu cara membuat ruh dan spirit pola pembangunan nasional semesta berencana. Dengan demikian, arah pembangunan nasional tidak hanya berdasarkan visi dan misi presiden terpilih.

Selain sambutan positif, ada juga sambutan negatif dengan mengatakan bahwa menghidupkan kembali GBHN berarti menghidupkan kembali sistem Orde Baru. Mereka yang berpikiran seperti itu jelas tidak memahami sejarah perjalanan bangsa ini.

Penerapan GBHN bukanlah sistem Orde Baru, melainkan sistem yang dirancang oleh para pendiri republik ini. Itu amanat UUD 1945 (sebelum diamendemen). Pasal 3 UUD 1945 yang asli menyebutkan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”

Kemudian, pada penjelasannya disebutkan, “Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.”

Mari kita ingat kembali penjelasan Mr. Soepomo pada rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) beberapa saat sebelum UUD 1945 disahkan, 18 Agustus 1945. Selain mengurai tentang kedaulatan negara yang ada di tangan rakyat, Mr. Soepomo menyebutkan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara … Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Begitulah, mengingat MPR adalah manifestasi kedaulatan rakyat, maka GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat Indonesia dalam menentukan haluan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, GBHN sangat penting agar arah dan program maupun kebijakan pembangunan nasional tak berubah-ubah berdasarkan rezim yang sedang berkuasa. Siapa pun presidennya, pembangunan nasional harus berpedoman pada GBHN.

Gerakan reformasi telah melucuti tugas MPR dalam menetapkan GBHN. Sebagai proses dialektika politik, hal ini sebenarnya sah-sah saja. Sejak UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945, kita juga pernah mengalami pergantian konstitusi, misalnya saat pemberlakuan UUD RIS dan UUD Sementara 1950. Tetapi, melalui proses dialektika politik pula kemudian kita tetap menggunakan UUD 1945.

Semasa pemerintahan Bung Karno, arah pembangunan nasional dijabarkan melalui program Pembangunan Semesta Berencana. Berikutnya, Orde Baru menghidupkan GBHN sebagai amanat Pasal 3 UUD 1945. Ketika reformasi bergulir, melalui amendemen UUD 1945, GBHN dihilangkan. Akibatnya, bangsa ini tidak memiliki pijakan dan arah pembangunan yang jelas.

Lagi, melalui proses dialektika politik, kini muncul kesadaran perlunya menghidupkan kembali GBHN. Sekarang tinggal bagaimana teknisnya, kita serahkan kepada MPR untuk merumuskannya, agar pembangunan nasional berjalan sesuai arah dan tujuan yang benar sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ( * )